Qatar Faculty of Islamic Studies QFIS, Doha, Qatar

Qatar Faculty of Islamic Studies QFIS, Doha, Qatar

Qatar University, Doha, Qatar

Qatar University, Doha, Qatar

Krisis Eropa , Krisis Minyak dan Prospek Indonesia 2012

Krisis Eropa , Krisis Minyak dan Prospek Indonesia 2012

(Oleh Muhammad Syukron Maulana / Muamalat 4)

            Sudah banyak orang membicarakan mengenai krisis utang di Eropa dan dampaknya pada perekonomian global dan Indonesia. Namun belum banyak orang membicarakan kemungkinan harga minyak akan naik diatas $100 dolar per barel akibat ketegangan di Timur Tengah akhir-akhir ini. Dua krisis ini akan memperburuk prospek ekonomi dunia dan Indonesia di tahun 2012.

           

            Indonesia menghadapi tantangan perekonomian dunia yang lesu di tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan berhenti di tempat bahkan mungkin turun dari 4% di tahun 2011 menjadi dibawah 4% di tahun 2012. Proyeksi turunnya pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada mitra dagang Indonesia yaitu dari 3,2% di tahun 2011 menjadi 2,3% di tahun 2012. Perlambatan ini tentunya akan mempengaruhi volume perdagangan dunia yang diproyeksikan menurun dari 6,5% menjadi  5,8% di tahun 2012. Kenaikan harga minyak dunia ini akan memberikan tekanan fiskal di negara-negara yang memberlakukan kebijakan subsidi harga BBM seperti Indonesia.

           

            Menghadapi krisis minyak dan menggelembungnya subsidi energi 2012, Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Pengurangan subsidi tidak harus dengan kenaikkan (harga) BBM," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Cilacap, Rabu sore 27 Desember 2011.

            Pernyataan tersebut sebetulnya membingungkan karena mulai April 2012 sesuai dengan UU APBN 2012 para pengguna mobil pribadi pelat hitam yang berjumlah lebih dari 50% pengguna premium tidak lagi boleh mengkonsumsi premium. Yang berarti pemilik mobil pribadi pelat hitam membayar BBM lebih mahal, yakni dari premium Rp 4500 per liter menjadi pertamax (harga saat ini) Rp. 9000 per liter atau dua kali lipat.

            Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah tahun ini mengatur pembatasan BBM subsidi agar anggaran belanja pemerintah tidak terbebani besaran subsidi BBM.  Lebih tegas lagi disampaikan bahwa mulai 1 April 2012, larangan bagi mobil pribadi menggunakan premium akan diberlakukan. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo mengatakan, pemerintah sudah memastikan hal itu terkait dengan kebijakan pengetatan subsidi yang sudah lama menjadi wacana. Di sela diskusi energi di Jakarta, Kamis (15/12/2011), Widjajono mengatakan, kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap. Pertama, untuk di Jakarta, kemudian menyusul Jabodetabek, Jawa, dan Bali, baru secara nasional. Alasannya, selain sudah berkali-kali tertunda, juga ekonomi Indonesia sedang baik-baiknya. "Ekonomi kita sedang baik, inflasi juga rendah, kuota subsidi BBM sudah jebol, bahkan saat ini sudah mencapai Rp 170 triliun hanya untuk menyubsidi BBM," katanya.

            Masalah yang berkaitan dengan BBM sejak dulu hingga kini sama, sangat sensitif terhadap perkembangan ekonomi nasional. Dinaikkan atau dilakukan pembatasan sama-sama ada risikonya. Terkait rencana membatasi jumlah pemain BBM bersubsidi pun ada harganya. Menurut Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, di Jakarta, kemarin, rencana pembatasan BBM bersubsidi dapat menyebabkan inflasi tahun 2012 bertambah 0,7-0,8 persen, sehingga inflasi tahunan akan berkisar di 5,2 - 5,3 persen. Proyeksi BI mengenai inflasi harga BBM 2012 tersebut tergolong konservatif karena menurun perthitungan sederhana, inflasi karena kebijakan BBM tersebut dapat lebih dari 3%. Mengingat sekitar 53% pengguna premium atau 10-12 juta kiloliter dari total 23 juta kiloliter akan membayar konsumsi BBM 100% atau dua kali lipat lebh mahal. Kalau konsumsi BBM tersebut adalah sekitar 1% saja dari konsumsi RT maka bisa dibayangkan dampak inflasinya cukup tinggi. Mobil pelat hitam juga dipakai di perusahaan dan usaha kecil menengah kecil, maka dampak putaran kedua cukup lumayan besar.

            Besaran inflasi atau proses meningkatnya harga-harga secara umum akibat pembatasan penggunaan BBM bersubsidi tersebut lebih tinggi dibanding apabila pemerintah menaikkan harga BBM Rp. 500-1000 rupiah per liter. Pengalihan dari premium ke Pertamax dilakukan secara bertahap dengan batas atas yang disesuaikan dengan daya beli lebih feasibel, namun Pemerintah dan DPR sudah menetapkan kebijakan yang lebih frontal dan sekaligus ditengah krisis global. Sungguh kebijakan yang counter-productive bagi perekonomian. Sebetulnya pemerintah tidak perlu takut menaikkan harga BBM Rp 500 rupiah per liter karena itu pernah dilakukan SBY pada kepemimpinan periode pertama dalam jumlah yang lebih besar. Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, akan mempersulit pengawasan di tingkat SPBU jika tidak dipersiapkan mulai sekarang. Masalah subsidi BBM juga dapat teratasi jika Pemerintah dan PLN konsisten dengan penggunaan bahan bakan bukan BBM, seperti gas, panas bumi dan batu bara. Sekarang, dengan alasan keterlambatan proyek listrik 10 ribu MW berbahan bakar batubara dan penyambungan tanpa batas bagi pelanggan menggunakan bahan bakar BBM, akibatnya sudah dirasakan, penggunaan BBM bersubsidi meningkat. Masalah buruknya pengelolaan sektor energi saat ini dapat menjadi penghambat bagi fundemantal ekonomi makro.

Fundemantal Ekonomi Membaik

            Secara umum fundamental Ekonomi Makro Indonesia membaik pada tahun 2011 ditengah perekonomian dunia yang sedang lesu. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 6,1% menjadi 6,5% di tahun 2011 membuka kesempatan pembukaan lapangan kerja baru. Inflasi tahunan menurun dibawah 4% selama tahun 2011 namun gejolak harga beras, minyak goreng, dan bumbu-bumbuan tinggi. Kinerja ekspor sampai dengan kuartal III 2011 meningkat 37,5% dengan surplus perdagangan sebesar US$32,6 miliar. Penurunan rasio utang menjadi 26% dari PDB serta peningkatan cadangan devisa menjadi US$111,3 milar menjadi indikasi peningkatan kegiatan dalam perekonomian.

            Indonesia sebetulnya bisa memanfaatkan krisis perekonomian dunia menjadi peluang dengan syarat pengambil kebijakan mulai mengatasi permasalahan struktural yang ada, antara lain:

Pertama, subsidi energi (BBM dan Listrik) yang mencapai lebih dari Rp350 triliun selama tahun 2010-2011 yang merupakan kesempatan hilang untuk melakukan investasi di bidang infrastuktur vital dan program pengentasan kemiskinan. Kebijakan yang akan memberlakukan pengalihan penggunaan premium ke pertamax sekaligus pada bulan April 2012 berpotensi menimbulkan masalah sosial ekonomi. Kedua, pencairan anggaran belum membaik di tahun 2011, masih pada kisaran tahun 2010 yang mencapai 92%. Di samping itu, masih terjadi penumpukan pengeluaran anggaran pada akhir tahun seperti yang dikeluhkan oleh Gubernur Bank Indonesia. Ketiga, produksi pangan yang belum mencukupi dan manajemen distribusi pangan yang buruk memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap inflasi umum. Lebih dari itu, ambivalensi kebijakan impor, distribusi raskin, dan ketidakcukupan dalam memenuhi cadangan beras pemerintah juga memicu ekspektasi inflasi.  Keempat, UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang krusial untuk pengambilan keputusan di saat krisis tidak segera dibahas. UU APBN 2012 telah mencantumkan protokol-protokol krisis, namun melihat pengalaman-pengalaman krisis sebelumnya, masih diperlukan protokol krisis yang lebih komprehensif.

            Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 diperkirakan mencapai sedikit diatas 6% dibawah target 6,7% dengan inflasi di kisaran 4-5%. Angka inflasi ini akan meningkat apabila pemerintah memberlakukan pengalihan kebijakan pertamax yang berarti kenaikan harga premium untuk kendaraan pribadi sebesar 100%.

            Salah satu faktor Kunci pendorong pertumbuhan ekonomi adalah percepatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah dan kerjasama dengan swasta. Langkah ini dapat dipacu dengan disiplin pencairan anggaran dan kebijakan pertanahan yang konsisten.

            Upaya lain adalah penurunan suku bunga kredit Perbankan. Untuk itu, diperlukan ketegasan Bank Indonesia untuk memastikan regulasi mengenai LDR (loan to deposit ratio) dan pengawasan terhadap potensi moral hazard perbankan. Pemerintah, sebagai pemegang saham bank-bank BUMN, harus memperhitungkan kembali dampak dari penetapan target keuangan dengan laju fungsi intermediasi.

            Perekonomian dunia yang lesu merupakan peluang Indonesia untuk reorientasi pasar ke Cina, Asia, dan pasar domestik. BI juga terus berusaha memupuk kecukupan cadangan devisa. Bersama dengan peluang perdagangan dan perbaikan instrumen keuangan untuk investasi, khususnya jangka panjang, diharapkan dapat mejaga stabilitas rupiah pada Rp8.700-9.200 selama tahun 2012.

            Sayangnya momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup baik akan terganggu apabila Pemerintah ceroboh dalam pengelolaan energi seperti pengalihan premium ke pertamax dan lengahnya kesiapan kita menghadapi krisis global yang keduanya menghadap di depan mata kita.